Hak Warga Negara Asing

Hak Warga Negara Asing

Update:

Di sini akan dijelaskan mengenai hak sebagai warga negara asing (WNA) di Jepang.

Mengenai Hak Keluar-Masuk Negara Jepang

Berdasarkan ketentuan hukum internasional, Jepang dapat menolak izin masuk WNA yang dianggap berbahaya. WNA yang tidak memiliki kewarganegaraan Jepang dapat keluar dari Jepang dengan bebas. Tetapi, kontrol ketat diberlakukan saat masuk, masuk kembali (re-entry), dan menetap di Jepang. Selain itu, WNA yang melarikan diri ke Jepang akibat keadaan politik negara asalnya pun terkadang tidak diizinkan masuk ke Jepang.

Hak Berpartisipasi dalam Politik

Hak berpartisipasi dalam politik, misalnya adalah hak memberikan suara dan maju menjadi kandidat dalam pemilu. Hak-hak tersebut tidak dimiliki oleh WNA. Meskipun tidak bisa berpartisipasi sebagai rakyat Jepang dalam politik negara, terkadang WNA diberikan hak memilih dalam pemilu menentukan wali kota daerah. Alasannya adalah karena berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari di daerah tersebut. Aktivitas politik pun diizinkan bila tidak memiliki daya pengaruh yang kuat.

Hak Menjadi Pegawai Negeri Sipil

WNA bisa menjadi pegawai negeri sipil, namun tidak dapat menduduki jabatan struktural. Sama seperti yang dijelaskan sebelumnya, WNA dibatasi untuk menduduki jabatan struktural yang mengurus daerah atau negara, karena ada pemikiran bahwa rakyat Jepanglah yang melaksanakan politik.

Hak Paling Mendasar untuk Hidup dalam Masyarakat

Shakaiken (hak sosial) adalah hak paling mendasar dalam menjalani kehidupan bermasyarakat yang dijamin oleh negara kepada penduduknya. Hak tersebut contohnya adalah hak menerima pendidikan, hak kesempatan bekerja, dan hak memperoleh jaminan sosial. Semua hak ini diberikan kepada rakyat Jepang. Untuk WNA di Jepang, hak-hak tersebut sebetulnya dijamin di negara asal. Tetapi, apabila pemerintah Jepang tidak menjaminnya dan mengakibatkan bahaya pada kehidupan WNA tersebut, hak-hak di atas diberlakukan.

Permasalahan HAM yang Terjadi dalam Kehidupan Sehari-Hari

Di Jepang terjadi berbagai masalah yang timbul dari perbedaan bahasa, agama, budaya, dan lainnya. Apabila Anda merasa menerima perlakuan diskriminasi dan tidak adil hanya karena berbeda kewarganegaraannya, diskusikanlah kepada organisasi pemerintah atau daerah. Selain itu, kalau diskusi dengan LSM yang menangani masalah HAM, pasti menjadi partner konsultasi yang lebih dekat.

*Informasi pada saat artikel dimuat.

Bagikan artikel ini.